[ad_1]

Kebocoran catatan detail panggilan (CDR), yang diduga mengungkap pertukaran panggilan antara Ashok Kharat dan beberapa pemimpin politik di negara bagian tersebut juga akan diselidiki. Berkas | Kredit Foto: Pengaturan khusus
Direktorat Penegakan Hukum (ED) akan menyelidiki aset pendeta gadungan Ashok Kharat yang dituduh dalam berbagai kasus pemerkosaan dan penipuan terkait properti, kata Ketua Menteri Maharashtra Devendra Fadnavis pada Minggu (5 April 2026). Dia juga mengatakan bahwa kebocoran catatan detail panggilan (CDR), yang diduga mengungkap pertukaran panggilan antara Kharat dan beberapa pemimpin politik di negara bagian tersebut, akan diselidiki.
“Kebocoran catatan data panggilan dalam kasus Ashok Kharat akan diselidiki dan tindakan tegas akan diambil. Tidak ada seorang pun yang berhak mengakses catatan data panggilan, hanya lembaga yang berwenang yang boleh melakukannya. Bagaimana data ini dibocorkan dan oleh siapa akan diselidiki oleh pemerintah negara bagian,” kata Fadnavis. Dia mengatakan tuduhan saja tidak cukup dalam kasus-kasus sensitif dan tindakan akan diambil berdasarkan bukti.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Menteri setelah aktivis sosial Anjali Damania menuduh ada 17 panggilan telepon antara Wakil Ketua Menteri Eknath Shinde dan Kharat yang dituduh melakukan pemerkosaan.
'12 kasus terdaftar sejauh ini'
“Semua rekening Kharat telah kami ketahui dan transaksi melalui rekening tersebut telah teridentifikasi. Saya sangat yakin bahwa semua aset ilegal dan pelanggaran akan terungkap,” kata Fadnavis.
Dia mengatakan bahwa semakin banyak orang yang menyampaikan informasi tentang Kharat karena “kepercayaan masyarakat meningkat”. Sekitar 12 kasus telah terdaftar sejauh ini, tambahnya. Masyarakat harus mempercayai Tim Investigasi Khusus (SIT) yang menyelidiki kasus ini, kata Fadnavis.
“SIT menerima banyak masukan, dan kami tidak akan berhenti sampai kami menggali seluruh akar masalah ini. Hukuman tegas akan diberikan pada kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran atau kekejaman terhadap perempuan. Ada konsensus di seluruh Maharashtra mengenai hal ini, dan bagi kami, masalah ini berada di atas politik,” katanya.
Diterbitkan – 05 April 2026 18:57 WIB
